

Banda Aceh – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh kembali mencatat sejarah penting dalam dunia akademik. Pada hari ini, kampus tersebut secara resmi menerima izin pendirian Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN). Dengan hadirnya prodi baru ini, STAI Nusantara kini memiliki empat prodi aktif, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara.
Penyerahan salinan Keputusan Menteri Agama (KMA) untuk Prodi HTN dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yang diwakili oleh Staf Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Tinggi, Muhammad Ali Bastomy. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua Yayasan Rumoh Bina Aneuk Nanggroe Dr. Tgk. Jamaluddin Thaib, MA.
Dalam kesempatan itu, Dr. Jamaluddin Thaib menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kehadiran prodi baru ini. Ia menilai, Prodi HTN akan memperkaya khazanah keilmuan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk mendalami bidang hukum dalam perspektif Islam. “Ini menjadi momentum bagi STAI Nusantara untuk terus berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai keislaman,” ujarnya.
Selain membuka prodi baru, STAI Nusantara juga tengah menunggu proses visitasi untuk Program Pascasarjana Studi Islam dengan konsentrasi Manajemen Pascasarjana (S2). Tidak hanya itu, pihak kampus juga sedang memproses perubahan bentuk kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam Nusantara (IAIN) Banda Aceh, sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas, kapasitas, dan jangkauan akademik.

Transformasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan STAI Nusantara Banda Aceh sebagai salah satu pusat pendidikan Islam unggulan di Aceh maupun kawasan regional. Dengan bertambahnya jumlah prodi serta rencana pengembangan program pascasarjana, STAI Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan generasi ilmuwan muslim yang berkarakter, berkompeten, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa serta daerah.[]